Category: Media Watch

KEJARLAH DAKU KUALIHKAN

kamis dini hari, 23 Pebruari 2012.  Enam orang datang ke RSPAD di  KJalan Gatot Subroto Jakarta Selatan  untuk melayat rekannya yang meninggal di  ruang A Eksekutif. Tiba-tiba, muncul puluhan orang  dari dua mobil plat hitam dan satu taksi.  Sebagian dari mereka membawa golok  dan parang. Seorang perempuan juga  turut menyerbu dengan senjata samurai  bak lady Kill Bill.

Gerombolan ini langsung  menyerang para pembesuk tadi secara  membabi buta. Tawuran tak seimbang  terjadi di lapangan parkir Gedung Di-rektorat Kesehatan Angkatan Darat,  Akademi Kesehatan Gigi. Akibatnya, dua  orang tewas di tempat dan satu meninggal  di perjalanan serta tiga lainnya luka-luka. Sontak, peristiwa itu jadi berita  utama (headline) media massa berhari-hari. Tema berita pun berkembang  mengupas sisik melik dunia preman, wabil  khusus preman Ambon.  Sepintas, riuhnya pemberitaan  kasus ini wajar saja.

Tapi, ada sebuah  ketidakwajaran besar yang tak pernah  ditelisik media; Lho, kok bisa, rumah sakit  tentara jadi ajang tawuran preman.  Tawuran di sebuah rumah sakit saja sudah  aneh, terlebih ini rumah sakit TNI  Angkatan Darat. Bukankah peristiwa  macam begini hampir-hampir hil yang  mustahal terjadi.

Sebelum meledaknya kasus yang  mencuatkan nama John Kei itu, media  massa ramai-ramai memberitakan  penolakan massa Dayak terhadap  kehadiran 4 pengurus DPP FPI Pusat ke  Palangkaraya. Kasus ini berlanjut hingga  aksi demo bertajuk ”Indonesia tanpa FPI”  di Bunderan HI Jakarta Pusat.

Lagi-lagi ada keanehan besar yang  tak disorot; Bagaimana mungkin, ratusan  orang liar bersenjata tajam dapat  melenggang bebas memasuki area  bandara sampai ke landas pacu pesawat. Dalam waktu berdekatan, juga  mencuat berita aneh seperti ”teroris”  mengubur amunisi di hutan UI. Juga lima  orang yang dihabisi Densus-88 di Bali  karena dituduh ”teroris”, sementara  Kapolda Bali sendiri menyebut mereka  kawanan perampok.

Peristiwa-peristiwa mengandung  keanehan yang jadi headline media itu,  namanya escavation news. Berita pengalih  isu, yang saat itu didominasi tentang  orkestra korupsi para pimpinan Partai  Demokrat. Seorang produser di stasiun teve  swasta nasional mengungkapkan, ekspos  kasus John Kei memang by-design alias  sengaja diatur agar jadi headline.

Hal ini  terungkap dari pengakuan temannya yang  seorang perwira menengah Polri. ”Banyak  peristiwa lain yang menarik, tapi sama  ‘Redaktur’ kita disuruh ‘menulis’ John Kei  terus,” keluh perwira polisi itu.  Pada 22 September 2010,  segerombolan orang bersenjata lengkap  menyerbu Mapolsek Hamparan Perak, Deli  Serdang. Tiga polisi tewas diberondong  timah panas.  Kapolri waktu itu, Jenderal Bambang  Hendarso Danuri, langsung mengklaim  bahwa serangan tersebut adalah terorisme.

Ia mengatakan, penyerangan tersebut  merupakan buntut dari penggerebekan  Densus-88 terhadap para teroris yang  merampok Bank CIMB Niaga Medan,  Sumatera Utara, 18 Agutus 2010.  Tapi, klaim Kapolri disanggah  keterangan Kapolda Sumut, Irjen Pol  Oegroseno. Kapolda Oegroseno menegaskan,  serentetan peristiwa yang menghebohkan  Kota Medan dan sekitarnya, mulai  perampokan Bank CIMB Niaga hingga  penyerbuan Mapolsekta Hamparan Perak,  dilakukan oleh sisa separatis, bukan teroris.

Hal itu dia ungkapkan saat menjadi  pembicara pada forum diskusi antara  Kapoldasu dengan sejumlah Ormas Islam,  MUI Medan dan jajaran Pemko Medan di  Ruang Rapat IV, Balai Kota, 23 September  2010. Kapolda Sumut juga menyebutkan,  “Ada satu media yang terus menggiring  masyarakat ke arah sana, sehingga  masyarakat percaya bahwa mereka adalah  teroris.”  Sebelum penggerebekan ”amunisi  teroris” di hutan UI, kalangan wartawan  juga menerima undangan khusus dari  aparat.

Undangan meliput juga diterima  wartawan sebelum penggerebekan teroris  di Wonosobo, Solo, dan lain-lain itu. Tak ayal, hal tersebut akhirnya jadi  bahan lelucon di kalangan insan pers.  Wartawan yang sadar dan cerdas,  menyebutnya sebagai ”terortainment”.

Pamungkas dari pengalihan isu  korupsi The Ruling Party adalah harga BBM.  Diwarnai demo ribuan mahasiswa dan  buruh di berbagai kota yang menguras  keringat, airmata, dan darah,  Sidang Paripurna DPR RI  akhirnya menggagalkan  kemauan pemerintah untuk  menaikkan harga BBM per 1  April 2012. Lalu Partai Golkar dan  Demokrat berebut jadi  pahlawan atas hasil sidang itu.

Padahal, dengan keputusan  yang mereka buat bersama  komplotan Setgab, Indonesia  memproklamirkan diri  sebagai penganut liberalisme  perminyakan. Sudahlah ekplorasi  sumur minyak diserahkan pada perusahaan  asing, penjualannya pun harganya mengikuti  ketentuan asing.  Driser, di satu sisi peran media  sebagai sumber informasi sangat kita  butuhkan. Sialnya, hal ini sering  dimanfaatkan oleh penguasa untuk  menggiring opini masyarakat sesuai  keinginan mereka.

Media massa jadi ujung  tombak untuk meredam kemarahan  masyarakat yang mulai jengah dengan  kebijakan pemerintah yang menyengsarakan  rakyat. Media massa juga sering dipake  untuk menyudutkan ajaran Islam dan kaum  Muslimin yang aktif mengingatkan  penguasa zhalim. Makanya, penting banget  bagi kita untuk melek media. Biar nyadar  dengan realitas sebenarnya dibalik  pemberitaan media. Kalo kita alergi dengan  tayangan berita atau isu-isu politik, alamat  masuk golongan kamseupay tuh. Mau?!  [nurbowo]

‘SIPILIS’ Melawan Kitab Suci

Jika kelak di akhirat, pertanyaan di atas diajukan  kepada Tuhan, mungkin Dia hanya tersenyum  Jsimpul. Sambil  menunjukkan surga-Nya yang  mahaluas, di sana ternyata telah menunggu banyak  orang, antara lain, Jesus, Muhammad, Sahabat Umar,  Ghandi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda  Teresa, Udin, Baharudin Lopa, dan Munir!” (Sumanto Al  Qurtuby, Lobang Hitam Agama, Rumah Kata,  Yogyakarta, 2005, hal. 45).

Tentu saja, kalau membenarkan pemikiran  Sumanto di atas, kita langsung nyesel jadi orang Islam  taat. Ngapain kita cape-cape meneguhi aqidah Islam dan  menjalankan syariat-Nya, jika nantinya pintu surga pun  terbuka bagi pemeluk agama yang ajarannya  menyembah banyak tuhan dan aturan hidupnya nyantai  abis seperti ber ha-he-hu-ha diiringi genjrang-genjreng  gitar. Seperti dibeberkan Luthfi Asy-Syaukanie, salah  seorang aktivis JIL (Jaringan Islam Liberal) yang fanatik,  salah satu misi JIL adalah pluralisme.

Kelompok ini  menyerukan bahwa semua agama adalah benar. Yang  beda hanya jalannya, dan tidak boleh ada monopoli  truth claim (klaim kebenaran). Makanya, Nabi  Muhammad SAW dianggap akan berada di surga  bersama tokoh-tokoh pemeluk agama selain Islam.  Kacau! Padahal, hanya Islam lah agama yang direstui dan  diterima Allah SWT seperti ditegaskan dalam firman-Nya.  “Sesungguhnya agama yang diterima disisi Alloh  adalah Islam” [Ali Imran:19].

Juga “Barangsiapa  mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali  tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia  di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [Ali-Imran:85] Agenda berikutnya dari JIL adalah di bidang  politik. Kaum Muslim, misalnya, “diarahkan” oleh JIL  untuk mempercayai sekularisme dan menolak tata  kehidupan Islam.

Dalam buku Islam Liberal: Sejarah,  Konsepsi dan Penyimpangan, termuat pernyataan  kontributor JIL, Denny JA —mengutip William Liddle—  “bahwa bentuk negara Indonesia sekarang —yang bukan  negara Islam (negara bangsa) — adalah bentuk final.  Dengan keyakinan ini, mereka tak akan berupaya  mendirikan negara Islam.” Padahal, dalam wacana ilmu politik mutakhir,  pengertian nasionalisme atau bangsa, pada praktiknya  sangat luas dan kadang malah bersifat imajiner atau  khayalan (Benedict Anderson, 1999).

Contoh, Penduduk  pesisir timur Sumatera (yang ber“bangsa” Indonesia)  sebenarnya bukan hanya dekat secara fisik dengan  penduduk di Semenanjung Malaysia sebelah Barat (yang  ber“bangsa” Malaysia), yang hanya dipisahkan oleh Selat  Malaka. Mereka pun satu suku, satu rumpun bahasa  sehingga mereka bisa memahami adat masing-masing.  Tetapi, mereka “mengimajinasi” sebagai bangsa yang  berbeda, dan saling menganggap sebagai bangsa asing.

Sebaliknya penduduk Sumatera, yang sama sekali  tidak memiliki kesamaan bahasa ibu dan kesukuan dengan  orang Ambon, ternyata telah “mengimajinasi” sebagai satu  “bangsa” dengan orang Ambon. Menurut peneliti INSIST, DR  Adian Husaini, di sinilah letak absurdnya nasionalisme. Yang  “sama” bisa menjadi “bangsa” yang berbeda, sementara  yang “tidak sama” bisa menjadi satu “bangsa”. Maka, jadilah, ente yang mengaku muslim,  dengan getol memusuhi para pemain kesebelasan  Malaysia yang juga muslim. Dan sebaliknya, ente  membela secara fanatik pemain Indonesia asal Timor  yang non-Islam.

Agenda ketiga JIL: emansipasi wanita.  Digencarkanlah wacana kesetaran jender dan  penyamarataan secara absolut peran atau hak pria dan  wanita tanpa kecuali. Puncaknya, saat peringatan hari  AIDS sedunia, di artikel harian Kompas, 6 Desember  2004 “Aids yang Semakin Berwajah Perempuan”,  disimpulkan bahwa penyebab utama Aids melanda  kaum perempuan adalah tidak adanya kesetaraan dan  ketidakadilan gender, sehingga menyebabkan istri  tidak bisa menolak suaminya atau tidak bisa meminta  suaminya untuk menggunakan kondom ketika  memaksakan hubungan seksual yang tidak aman.

Tak  luput pula pembahasan poligami dianggap salah satu  jalan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Agenda keempat adalah menyebarkan virus  kebebasan berekspresi. Ketika menampilkan foto-foto  wanita berbikini hasil jepretannya di Majalah X! edisi  Desember 2005, fotografer Darwis Triadi menuturkan: ”Fotografi sensual adalah hal wajar. Ia halal. Punya  hak. Punya aura. Karena bukan melulu pemajangan fisik.

Ia  bisa muncul dari bahasa tubuh. Wanita ingin tampil  sensual adalah satu dari bagian obsesi mereka. Mereka  bisa menonjolkan kesensualitasannya, tanpa harus dibuat-buat. Sebab, jika tidak, itulah yang namanya kevulgaran itu  sendiri. Tuhan memberi keindahan berbeda-beda kepada  setiap manusia.

Dan tugas fotografer adalah mengangkat  aura ataupun soul tadi.” Sedangkan di majalah yang sama edisi Januari 2006,  produser film Mira Lesmana menyatakan: ”Erotis itu menarik. Saya sangat menyukainya. Dan  saya tidak suka vulgar. Cuma, beda antara erotisme dan  kevulgaran itu kan tipis sekali. Semua keindahan bagi saya  adalah bagian dari seni. Karenanya, saya heran dengan  rencana pengundang-undangan pornografi. Hari gini,  ngomong gituan?!” Menggunakan kata-kata yang canggih dan indah  namun sebenarnya menipu dan menyesatkan umat  manusia.

Fenomena semacam ini sudah dikabarkan Allah  Swt dalam Al-Qur’an: “Dan demikianlah, Kami jadikan  untuk setiap Nabi itu,  musuh yaitu setan-setan (dari jenis)  manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka  membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan  yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS al-An’am:112).

Menyimak agenda-agenda tersebut, pada 29 Juli  2005, MUI menerbitkan 11 fatwa, termasuk haramnya  paham Sipilis (Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme).  Fatwa itu dirumuskan MUI dalam Munasnya yang ke-7 di  Jakarta. #IndonesiaTanpaJIL Pada Selasa sore, 14 Pebruari lalu, sekelompok  orang berdemo dengan tajuk “Indonesia Tanpa FPI” di  sekitar  Tugu Selamat Datang (Bunderan HI), Jakarta Pusat.  Gerombolan demonstran terdiri lelaki kemayu, pria  berambut gimbal, gaek bertatto, ada juga yang  klimis seperti sutradara film Hanung Bramantyo.  Aktivis JIL yang merapat ke Partai Demokrat, Ulil  Abshar Abdalla, juga tampak.

Sedang  perempuannya berpakaian minim, sebagian asyik  merokok, juga ada yang berkerudung segala. Meski tak terang-terangan menyerukan  pembubaran FPI, komplotan pendemo  menggemakan penolakan segala bentuk  kekerasan yang diasosiasikan dengan Front  Pembela Islam. Oleh media umumnya, peristiwa  tersebut digembar-gemborkan sebagai aksi yang  diikuti ratusan orang. Padahal, demo hanya  diikuti 60-an orang.  Demo itu beberapa waktu kemudian  dibalas dengan demo akbar bertajuk ”Indonesia  tanpa Liberal”.

Nah, salah satu pendemo adalah  selebritas Fauzi Baadila. Meski mengaku tidak  tergolong alim, bintang Film ”Mengejar  Matahari” ini dengan tegas menolak pemikiran  JIL. “Saya meski bukan orang alim, tapi saya menolak  JIL,” tegasnya di panggung orasi. Baginya JIL bukanlah tempat yang pas bagi umat  belajar agama. Fauzi menyatakan, untuk mendalami Islam  tidak butuh JIL. “Biar gini-gini, saya tidak butuh ajaran  kalian. Kita tidak butuh dagangan kalian,” imbuhnya  disambut pekik takbir masa. Aktivis  #IndonesiaTanpaJIL ini kemudian  mempertanyakan klaim intelektual yang disematkan pada  gerombolan liberal. Kelompok liberal, menurutnya, tidak  lebih sebagai komunitas yang menjalankan sikap berfikir  omong kosong dan kotor.

“Kebanyakan omong kosong,  kita nyatakan menentang sikap kotoran dari hasil pikiran  mereka,” tegasnya. Ia berpesan kepada massa agar tetap waspada,  fokus, dan berkonsentrasi agar gerakan Indonesia  menolak liberal bersih daripada penyusup. “Kita disini  banyak, hati-hati ada penyusup,” imbaunya. Terakhir ia menghimbau agar umat Islam menjauhi  pemikiran liberal. Pemikiran liberal adalah pemikiran  merusak yang mengatasnamakan intelektualtas. “Kita  tolak JIL. Jangan isi otak kita dengan pemikiran mereka.”

Selain dia, tampak pula vokalis dari grup band  ”Tengkorak”, Ombat Nasution. “Kita tahu Islam turun  dengan sempurna, kita nggak perlu pemikiran lain sepeti  liberal lainnya. Kita lawan pemikiran bodoh barat,” seru  Ombat. Driser, jelas banget kesesatan JIL yang dengan  arogannya mengobok-obok ajaran Islam yang mulia.  Saking jelasnya, kebobrokan pemikian liberal yang  diusung JIL bisa dirasakan oleh siapa aja yang masih  ngerasa dirinya muslim.

Nggak cuman ulama, aktivis  dakwah,  cendekiawan muslim, atau anak-anak pengajian  aja yang ngeh. Coba tengok, bahkan orang-orang yang  dunia profesinya lekat dengan kebebasan pun seperti  Bang Fauzy Baadilah dan kawan-kawannya juga nyadar  dengan sesat pikir JIL. So, gimana dengan Kamu? Ayo kita  bareng-bareng tolak JIL dan pemikiran LIBERAL.  #IndonesiaTanpaJIL![]

di muat di majalah drise edisi 21

Ada Apa dengan Polisi

”Polisi menangani unjukrasa di  Sape, Bima, sudah sesuai prosedur”.  Demikian klaim Polri, menyusul hebohnya  tragedi pembubaran demonstran yang  menewaskan warga di Pelabuhan Sape,  Bima, NTB, 24 Desember 2011.

Korban  tewasa adalah Arif Rahman ( 18) dan  Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi,  Kecamatan Lambu, Bima. Namun, dalam video rekaman  kejadian versi warga (non-polisi), terlihat  bagaimana kebrutalan aparat polisi dalam  menembaki demonstran dan menganiaya  mereka. Ini berbeda dengan video versi  polisi yang dipublikasikan sebelumnya.

Tragedi berdarah Sape menambah  kekecewaan publik pada polisi. Menurut  survey Imparsial, lembaga penggiat Hak  Asasi Manusia, mayoritas warga Jakarta  tidak puas dengan kinerja kepolisian.  Ketidakpuasan itu, mencapai 61,2 persen.  Hasil survey itu dipaparkan  pada 18 Juli  2011, berdasarkan jajak pendapat yang  dilakukan di Jakarta pada 17 Juni hingga 4  Juli 2011. Survey  mengambil sampel 500  responden yang umumnya berumur 17  tahun dan telah menikah.

Ketua Presidium Indonesia Police  Watch (IPW) Neta S. Pane,  mengungkapkan, “Selama 2011 ada sekira  16 orang tewas dan 69 orang luka tembak  akibat kesewenang-wenangan polisi dalam  menggunakan senjata apinya.” (Okezone,  18/12/2011). Sebagai reaksinya, Neta  mengungkapkan, sepanjang tahun 2011  ada 65 kantor dan fasilitas polisi yang  dirusak serta dibakar masyarakat. Yakni  terdiri dari 48 kantor polisi, 12 mobil polisi,  dan lima rumah dinas. Angka ini naik 325  persen lebih (45 kasus) dibanding 2010.  “Semua ini pastilah tidak berdiri sendiri,  melainkan akibat sikap represif polisi yang  kemudian dilawan oleh masyarakat,”  tandas IPW.

Polri pun mengkonfirmasi  kebrutalan sebagain aparatnya. Menurut  Mabes Polri, pihaknya telah memecat  dengan tidak hormat anggotanya sebanyak  267 selama 2011. Hal ini dikatakan Kepala  Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam  jumpa pers akhir tahun di Mabes Polri  Jakarta, Jumat (30/12/2011). Timur menambahkan, sebanyak  3.429 anggotanya telah melakukan  pelanggaran disiplin, sebanyak 207  anggota terbukti melakukan tindak  pidana.

Selain itu, sebanyak 12987  anggota melakukan pelanggaran tata  tertib dan 376 anggota disidang  terkait kode etik. Sementara 207  anggota melakukan pelanggaran  tindak pidana.  “Karena itu saya atas  nama seluruh jajaran Kepolisian  menyampaikan permohonan maaf  sebesar-besarnya kepada seluruh  masyarakat Indonesia,” tutur  Jenderal Timur. Polisi dalam Negara Islam Polisi (syurthah) dalam Negara  Islam (Khilafah) ada 2 yakni polisi militer  dan polisi yang berada di bawah otoritas  Khalifah/kepala daerah. Adapun yang  boleh menjadi polisi adalah pria dan  wanita balig, dan warga Negara Khilafah.  Warga yang layak menjadi kepala  polisi (syahib as-syurthah), menurut Ibn  Abi ar-Rabi’ dalam Suluk al-Malik fi Tadbir  al-Mamalik, adalah orang yang sabar,  berwibawa, tidak banyak bicara, berpikir  panjang dan mendalam, tegas, cerdas,  hidupnya bersih, tidak grasa-grusu, dan  berpenampilan penuh wibawa. Tugas utama polisi adalah  menjaga keamanan di dalam negeri.

Selain  itu, mereka juga ditugasi untuk menjaga  sistem, mensupervisi keamanan di dalam  negeri dan melaksanakan seluruh aspek  teknis/eksekusi. Adapun maksud polisi  berada di bawah otoritas Khalifah/kepala  daerah (wali/’amil), mereka akan  malaksanakan apa saja yang dibutuhkan  oleh Khalifah/kepala daerah sebagai  pasukan eksekusi untuk mengeksekusi  pelaksanaan hukum syari’ah, menjaga  system, keamanan, patrol, ronda malam  hari, mengintip pencuri, mencari pelaku  kriminal dan orang yang dikhawatirkan  keburukannya (Ajhizat Daulah al-Khilafah,  hal 95, 96 dan 99; Anwar ar-Rifa’i, al-Insan  al-‘Arabi wa al-Hadharah, hal 235).

Polisi juga bertugas menghukum  orang-orang yang dicurigai (ahl ar-raib),  karena bekerja sama dengan kafir Harbi  fi’lan (musuh umat Islam). Orang-orang  yang seperti ini bisa muslim maupun ahli  dzimmah, bisa individu maupun  berhimpun dalam organisasi. Negara bisa  memata-matai mereka dengan karena  memata-matai kafir harbi fi’lan hukumnya  wajib. Negara pun boleh mengawasi kafir  harbi hukman, bahkan wajib ketika mereka  sudah membahayakan negara. Untuk tugas dan tanggung jawab  polisi yang sungguh berat itu, aparat polisi  dididik dengan ketakwaan dan tsaqofah  Islam yang mendalam. Driser, kalo ada ‘kenakalan’ yang dilakukan  seorang polisi bolehlah kita bilang itu  oknum.

Tapi kalo kenakalan polisi bukan  satu atau dua kali bahkan sampe ratusan,  kayanya bukan oknum tuh. Sejatinya, ini  bukan soal kebrutalan oknum polisi  semata. Kesalahan polisi adalah cermin  keburukan sistem yang melingkupinya,  yakni kapitalisme. Selama kapitalisme  masih dipercaya pemerintah untuk ngatur  rakyat, pastinya kebrutalan yang dilakukan  aparat negara tak pernah berakhir. Karena  merujuk pada Andre Gunder Frank dalam  bukunya World Crisis Theory and Ideologi  (1974), krisis kapitalisme pada kurun  waktu tertentu ”mengharuskan” perang  sebagai jalan keluar untuk mengamankan  ekspansi modal dan komoditi.

Dan perang  itu terjadi antara aparat negara yang  menjaga langgengnya sistem bobrok  kapitalisme dan rakyat yang tertindas  kebijakan kapitalisme. Karena itu, ayo kita  selamatkan polisi dengan mengganti  sistem kapitalisme yang melingkupinya  menjadi sistem Islam. Yuk![]

Senayan, Cermin Rusak Kaffah Demokrasi

Tahun 1999, teman dari ndeso ini  berupaya menarik simpati para tokoh  Tsebuah parpol berlabel Islam. Tubuhnya  ceking, ke mana-mana naik ojek atau nebeng  mobil. Tahun 2008, saya ketemu dia lagi,  waktu itu sudah eksis. Ke mana-mana pakai  mobil sendiri. Dan tahun lalu, jumpa dia lagi,  wuih badannya sudah XL.

Maju perut pantat  mundur! Dia tak perlu nyopir sendiri, karena  sudah bisa menggaji sopri. Ternyata, perjalanan karier si teman dari  periode simpati ke eksis lantas jadi XL, hanya  lantaran berbisnis barang cetakan. Bukan  sembarang cetakan coy, tapi cetakan  sekretariat DPR RI! Kita baru ngeh dengan fenomena kere  munggah bale tersebut, setelah media massa  membongkar kelakuan DPR bermandi duit.  Coba itu, nyetak kalender 2012 yang norak  nian, menelan biaya Rp 1,3 milyar.

Padahal,  harga wajarnya paling banter Rp 15 ribu/buah.  Pantesan, kawan tadi cepet sugih. Lalu untuk pengharum ruangan anggota  DPR, anggarannya Rp 1,6 milyar; Mesin absen  4 milyar; renovasi toilet 2 milyar; area parkir 3  milyar; renovasi ruang rapat Banggar 20,3  milyar.  Tapi, watak asli DPR tampak dalam  anggaran tahun 2012 sebesar Rp 2,94 triliun  (Kepres no 32/2011 tentang Rincian Anggaran  Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran  2012).

Duit sebanyak itu akan dihabiskan  untuk: peningkatan sarana dan prasarana  aparatur DPR Rp 709,63 miliar, pengadaan  perlengkapan sarana dan prasarana kantor Rp  104,73 miliar, pemeliharaan dan  penatausahaan sarana dan prasarana gedung  Rp 259,38 miliar, manajemen dan pelaksanaan  tugas teknis lainnya Rp 147,51 miliar,  pelaksanaan fungsi legislasi Rp 501,25 miliar,  fungsi anggaran Rp 73,75 miliar, fungsi  pengawasan Rp 280,81 miliar, dan Program  penguatan kelembagaan Rp 1,23 triliun. Untuk tahun 2012, FITRA (Forum  Indonesia untuk Transparansi Anggaran)  mendapatkan data bahwa anggaran kunjungan  kerja DPR untuk tahun 2012 sebesar Rp 265  miliar, naik dari tahun 2011 yang Rp 251 miliar.

Walhasil, setiap anggota dewan akan  menandaskan total anggaran sebesar Rp 473  juta per tahun.  “Mereka sangat perlente. Mobil dinas  saja Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah  dari mobil perdana menteri negeri tetangga.  Mereka lebih mencerminkan politisi yang  pragmatis-hedonis,” papar Busyro Muqoddas  tentang kelakuan politisi Senayan, dalam pidato  kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta, 10  November 2011. Menurut Komisioner Komisi  Pemberantasan Korupsi itu, gaya hidup hedonis  tersebut sangat terkait dengan korupsi.

Dalam diskusi dialektika demokrasi di  Jakarta, Jumat (4/7/07), mantan anggota DPR  Ichsanuddin Noersy menyebut 11 modus  korupsi anggota legislatif. Mulai dari bantuan  perjalanan, bantuan kegiatan, hubungan baik,  perawatan kesehatan, bantuan apresiasi,  bantuan uji kelayakan dan kepatutan, bantuan  penempatan pegawai, pemangku kepentingan,  pembuatan rancangan undang-undang dan  bantuan apresiasi.  Tak heran, Transparency Internasional  Indonesia pernah menasbihkan parlemen dan  partai politik sebagai lembaga paling korup  selama dua tahun berturut-turut (2007-2008).  Tahun 2009, penyigian Survey Kemitraan dan  Cluster for Security and Justice lagi-lagi  menempatkan DPR sebagai institusi juara  korupsi.

Mula-mula, korupsi dilakukan untuk kejar  setoran agar balik modal. Maklumlah, biaya  demokrasi kan mahal. Menurut Associate  Media Director Hotline Advertising, Zainul  Muhtadin, untuk Pemilu 2009 biaya iklan  kampanye tiap calon minimal Rp 100 milyar  (tempointeraktif.com 24/01/08). Setelah keenakan mbrakoti ”apel Malang”  dan ”apel Washington”, korupsi dilakukan  sebagai bagian dari lifestyle. Inilah yang disebut  corruption by greed yaitu korupsi yang   dilakukan karena dorongan  keserakahan untuk bisa hidup  hedonis. Pada tahap ini,  politisi Senayan sudah mati  rasa, sehingga tak merasa  bersalah memamerkan mobil  Bentley, Alphard Lux, dan  lain-lain yang sebijinya  berharga ratusan hingga  milyaran rupiah.

Padahal,  penduduk miskin Indonesia  sekitar 31 juta (versi BPS)  bahkan sampai 100 juta  (versi Bank Dunia). Lilia Carasciuc,  pengkritik keras sistem  demokrasi, menyatakan  bahwa lembaga-lembaga demokrasi semacam  Parlemen berpraktek tidak lebih seperti  lembaga privat. Misinya tak lain adalah profit  maximization.  Misi tersebut sah secara berjamaah,  karena dihasilkan melalui mekanisme  “demokratis” berupa rapat, musyawarah, atau  voting. Sehingga dalam praktiknya,  ”sesungguhnya korupsi sudah bertransformasi  tidak hanya karena faktor-faktor klasik seperti  ekonomi dan moral, namun sudah menuju ke  korupsi secara politis dan institusional,” tulis  Carasciuc (2000).

Praktik korupsi Senayan, dalam kajian  Carasciuc, adalah democratic corruption atau  korupsi demokratis, yakni korupsi yang  dilakukan berdasarkan tata cara, kaidah-kaidah,  dan penerapan teori demokrasi. Bisa pula  disebut demokratis karena korupsi dirasakan  oleh lebih banyak orang atau lembaga secara  bersama-sama.  Korupsi demokratis berjalin-kelindan  degan korupsi atas demokrasi (corruption of  democracy). Atas nama nilai-nilai demokrasi,  ternyata tuntutan reformasi dimanipulasi  kalangan elite politik untuk kepentingan pribadi  atau golongan mereka.

Reformasi pun  mewujudkan deformasi. Pada tahap selanjutnya, democratic  corruption dan corruption of democracy akan  membangun sebuah sistem ketatanegaraan  yang koruptif, yaitu the democracy of corruption  (demokrasi korupsi). Hal ini terjadi jika seluruh  proses pengambilan keputusan publik telah  didorong oleh semangat mencari keuntungan  dan penghidupan bagi diri sendiri, keluarga atau  group of interest-nya. Driser, ketika saat ini demokrasi korupsi  ini sudah menjadi “ideologi”, maka  sempurnalah sudah kerusakan sistem sekular  ini. Bodoh nian kalau kita masih mau dinaungi  sistem demokrasi. Sistem yang sudah cacat  sejak lahir dan terus melahirkan pejabat korup  serta kebijakan  yang menyengsarakan rakyat  dari tahun ke tahun. Udah waktunya kita  berpaling pada sistem Islam. Satu-satunya  sistem kehidupan yang sudah terbukti sukses  menaungi umat manusia untuk meraih  kebahagiaan dunia akhirat.[]